Dampak Pencantuman Calvin Klein dalam Daftar Entitas Tidak Dapat Diandalkan terhadap Bisnis AS di China
Masuknya PVH Corp, rumah bagi merek keren Calvin Klein dan Tommy Hilfiger, ke daftar hitam China adalah kejutan besar bagi bisnis dunia. Keputusan aneh ini tak cuma soal PVH, tapi juga bikin banyak perusahaan Amerika di China jadi waspada. Langkah ini kasih tahu bahwa perusahaan asing di China mesti lebih hati-hati soal politik dunia dan aturan dalam negeri China yang kadang bikin bingung.
Di dua ribu dua puluh empat, Kemendag Tiongkok mulai usut PVH Corp karena curiga adanya pilih kasih pada barang dari Xinjiang, Tiongkok. Soal ini muncul usai PVH, bareng beberapa perusahaan lain, dikaitkan dengan aksi tolak kapas dari Xinjiang, yang ramai soal kondisi kerja disana. Tiongkok menuduh PVH dan sejumlah firma dunia lain ikut andil kampanye yang merugikan hasil kapas lokal, serta ganggu kuasa ekonomi negara.
Setelah proses telisik ini selesai, PVH Corp masuk daftar “badan tak terduga,” tindakan yang dapat timbulkan larangan jual-beli, hukuman, atau risiko lebih berat untuk bisnis itu. Kejadian ini goyahkan dunia usaha, terlebih untuk bisnis yang punya kaitan dagang yang lekat dengan negara China, yang jadi lahan subur barang bagus dan gaya dunia.
PVH Corp punya merek keren macam Calvin Klein dan Tommy Hilfiger, yang lama jadi sobat di pasar China. Nongkrongnya mereka di sana itu penting banget, karena China itu pasar yang paling gede dan lagi hits buat mode dan barang mewah. Makanya, masalah ini bukan cuma bikin nama perusahaan jadi jelek, tapi juga bisa bikin bisnis mereka di sana jadi goyah.
Efek ke Bisnis Amrik di China
Keputusan aneh China memasukkan PVH Corp ke daftar hitam membuat banyak perusahaan AS jadi cemas yang berbisnis di China. Beberapa tahun ini, hubungan dagang Amerika dan China jadi makin panas, terutama karena saingan di bidang ekonomi, teknologi, dan pabrik makin sengit. Sekarang, karena kejadian itu, perusahaan AS mulai pikir-pikir lagi soal rencana mereka di China, termasuk bahaya bisnis karena masalah dagang ini.
Firma-firma top Amerika yang bisnisnya di Tiongkok wajib mulai awasi dua soal penting: satu, apakah mereka taat semua aturan serta hukum setempat yang bisa bikin mereka dilihat seolah tak dukung aturan dalam negeri Tiongkok, dan dua, gimana mereka atur taktiknya agar tetap mampu bertahan di pasar Tiongkok tanpa kena efek buruk dari aturan-aturan yang makin keras.
Masuknya PVH Corp ke daftar ini ungkapkan bahwa meski perusahaan asing punya bisnis besar di China, mereka tetap bisa kena masalah politik atau aturan luar negeri di sana. Misalnya, kalau PVH Corp salah, mereka bisa kena larangan aneh yang ganggu kinerja mereka di pasar China, entah soal bagi barang, izin usaha, atau bahkan denda yang bisa bikin rugi banyak uang.
Hal yang Bisa Dilakukan Perusahaan
Buat firma Amerika di Cina, momen ini ajarkan hal penting soal pahami politik dunia dan aturan main di negara tempat mereka bisnis. Tips aman bagi firma lain ialah dengan perdalam ilmu soal aturan Cina, serta usahakan taat pada aturan dagang dan hak warga yang dibuat negara itu.
Perusahaan mesti akrab juga dengan penguasa daerah, lalu mengubah cara sesuai selera pasar Cina yang unik. Selain itu, mereka wajib buat aturan internal yang peduli lingkungan serta tanggung jawab sosial, lihat sisi etika usaha di sana. Ini bisa saja periksa lagi semua rantai pasok mereka agar tidak ikut hal-hal yang bikin susah di pasar Cina.
Kesimpulan
Masuknya PVH Corp ke daftar “entitas tak aman” oleh negara Tiongkok memicu efek aneh bagi mereka sendiri dan banyak bisnis Amerika lain yang beroperasi di Tiongkok. Hal ini menyoroti teka-teki ganjil yang dihadapi oleh bisnis-bisnis lintas negara yang ingin menjaga usaha mereka di pasar Tiongkok yang hebat namun penuh risiko politik serta ekonomi. Peristiwa ini membuktikan bahwa bisnis-bisnis harus lebih waspada saat menjalankan usaha mereka di luar negeri, khususnya di pasar yang punya aturan luar negeri yang aneh dan sensitif. Trik supaya awet di pasar dunia adalah dengan terus berubah, merawat relasi baik dengan negara setempat, serta menjamin kepatuhan atas aturan yang berlaku.
